Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lombok Barat melakukan anjangsana dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Lombok Barat.

Ketua PGRI Lombok Barat, H. Akhmad Sujai, mengawali pertemuan dengan menyampaikan apresiasi atas kesediaan Kadisdikbud menerima anjangsana tersebut. Dalam kesempatan itu, PGRI memaparkan sejumlah program organisasi yang telah dilaksanakan pasca-Ramadhan, di antaranya kegiatan halal bihalal, pelepasan jamaah calon haji, kegiatan sosial, seminar, serta program berbagi dan peduli.

PGRI juga menegaskan bahwa Konferensi Kabupaten (Konferkab) telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti hingga ke tingkat cabang. Namun demikian, PGRI menyoroti persoalan pemerataan guru serta penempatan kepala sekolah yang dinilai masih jauh dari tempat tinggal.Selain itu, persoalan sekretariat PGRI yang saat ini berada di eks kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi turut disampaikan. PGRI juga berharap Kadisdikbud dapat ikut serta secara langsung ke lokasi penyaluran bantuan tahap kedua.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, H. L. Najamuddin, menyatakan kesiapannya untuk terlibat langsung dalam kegiatan penyaluran bantuan yang dijadwalkan pada Sabtu, 31 Januari 2026. Ia juga menegaskan akan melakukan koordinasi dengan Asisten I Setda Lombok Barat serta instansi terkait agar penyaluran bantuan tepat sasaran sesuai dengan data.“Kami sepakat dengan PGRI karena peran organisasi guru sangat membantu meringankan beban pemerintah daerah,” ujar Najamuddin.

Ia menekankan bahwa dampak bencana tidak hanya dirasakan di Kecamatan Sekotong, tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Lombok Barat. Karena itu, diperlukan strategi bersama, termasuk dengan PGRI, untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah serta menuntaskan berbagai persoalan lama di sektor pendidikan.Isu literasi dan numerasi ditegaskan sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan.

Selain itu, mutasi guru akan dilakukan sebagai upaya pemetaan dan pemerataan tenaga pendidik.Najamuddin juga menyampaikan bahwa asesmen bagi kepala sekolah yang belum mengikuti penilaian akan dilaksanakan pada Februari mendatang. Sementara untuk penanganan bencana, koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus dilakukan guna memastikan bantuan tersalurkan dengan baik ke wilayah terdampak, termasuk Sekotong.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara PGRI dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan serta memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada guru, siswa, dan sekolah.