Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) bagi tenaga pendidik di bawah binaannya, Selasa (10/2/2026), bertempat di SMPN 3 Lingsar.
Rakor ini digelar sebagai tindak lanjut amanat Konferensi Kerja PGRI Kabupaten Lombok Barat, khususnya dalam rangka penguatan kelembagaan dan percepatan penyelesaian sejumlah persoalan strategis pada satuan pendidikan di bawah YPLP.
Ketua YPLP Kabupaten Lombok Barat, Syafii, S.H., menegaskan bahwa YPLP sebagai lembaga sayap PGRI memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberlanjutan dan mutu lembaga satuan pendidikan.
“Ada beberapa rekomendasi Konferensi Kerja PGRI yang mendesak untuk ditindaklanjuti, mulai dari persoalan sarana prasarana hingga kesejahteraan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik,” ujar Syafii.
Ia menyebutkan sejumlah isu prioritas yang menjadi fokus YPLP, di antaranya kondisi sarana dan prasarana di beberapa lembaga TK yang dinilai sudah tidak layak, peningkatan kesejahteraan guru, penguatan kapasitas profesional tenaga pendidik, pelaksanaan pertemuan berkala, perpanjangan legalitas lembaga satuan, serta penataan pengelolaan keuangan sesuai AD/ART YPLP dan Peraturan Organisasi PGRI.
Rakor ini dihadiri Ketua YPLP Provinsi NTB Kaharudin, S.Pd., serta Ketua PGRI Kabupaten Lombok Barat Dr. H. Ahmad Suja’i, S.Pd., M.Pd., bersama jajaran pengurus.
Kaharudin mengapresiasi penyelenggaraan rakor yang dinilainya strategis dalam memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan persoalan di tingkat satuan pendidikan.
“Forum seperti ini penting untuk menjaga silaturahmi sekaligus mempercepat solusi atas masalah yang muncul di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Ketua PGRI Lombok Barat Dr. H. Ahmad Suja’i menekankan pentingnya ketertiban administrasi dan peningkatan kualifikasi akademik guru. Ia meminta guru yang belum terdata dalam Dapodik agar segera melengkapi persyaratan administrasi.
“Kami siap memberikan atensi bagi guru yang belum masuk Dapodik. Selain itu, bagi yang belum berkualifikasi S1, kami mendorong agar segera menuntaskan pendidikan,” ujarnya.
Melalui rakor ini, YPLP Lombok Barat berharap terbangun tata kelola kelembagaan yang lebih kuat, profesional, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan di wilayah Lombok Barat.
